Latar Belakang
Pada 21 Februari 2025, 2.500 mahasiswa berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai titik kumpul sebelum melanjutkan long march menuju Patung Kuda, Jakarta. Aksi ini juga meluas ke daerah seperti Karawang, Bogor, dan Bekasi, dengan kesepakatan untuk tidak mengenakan atribut almamater sebagai simbol persatuan dalam menuntut perubahan.
Alasan Demonstrasi
- Pemangkasan Anggaran Publik: Kebijakan efisiensi yang mengurangi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan menimbulkan kekhawatiran atas penurunan kualitas layanan publik.
- Ketimpangan Prioritas Anggaran: Sektor vital terpotong, sementara alokasi untuk aparat keamanan dan militer tetap dijaga, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan penggunaan dana negara.
- Krisis Kepercayaan: Langkah efisiensi tersebut dinilai melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama di kalangan mahasiswa.
Tujuan Aksi
- Meminta evaluasi ulang dan revisi kebijakan efisiensi anggaran.
- Menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung melalui aksi terorganisir.
- Mendorong dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat guna mencari solusi bersama.
Dinamika Lapangan
- Koordinasi Massa: Demonstran dari berbagai daerah berkumpul di TIM dan melanjutkan aksi menuju Patung Kuda sebagai simbol perjuangan kolektif.
- Pengamanan Terpadu: Sekitar 2.460 personel gabungan ditempatkan di titik strategis, dengan penutupan ruas jalan seperti Medan Merdeka Barat dan pengalihan arus lalu lintas untuk menjaga ketertiban.
- Pendekatan Operasional: Aparat menerapkan negosiasi dan pelayanan humanis untuk memastikan aksi berlangsung damai dan tertib.
Respons Pemerintah
- Menyatakan kesiapan mendengarkan tuntutan melalui evaluasi kebijakan yang berlaku.
- Menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan.
- Melaksanakan pengamanan terpadu melalui koordinasi antar instansi guna mencegah potensi ketidakstabilan.
Kesimpulan
Aksi #IndonesiaGelap merupakan respons nyata terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak adil. Demonstrasi ini menuntut revisi kebijakan serta dialog konstruktif agar penggunaan dana negara lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
