Rencana Kerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Harus Selaras dengan Astacita

Potret: Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam rapat pembuakaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/12/2024). (c) ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.
Potret: Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam rapat pembuakaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/12/2024). (c) ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

STKIPMKTB.AC.ID Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Di DKI Jakarta, Penjabat Gubernur Teguh Setyabudi menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang selaras dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita, misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara Kick Off Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang diadakan di Balai Kota DKI Jakarta pada 17 Desember 2024.

Tujuan dan Harapan

Teguh Setyabudi berharap tahapan penyusunan RKPD dapat diikuti secara sistematis oleh seluruh jajaran pemerintah daerah. Dengan demikian, DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyusun rencana kerja yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. “Mudah-mudahan tahapan-tahapan penyusunan RKPD ini bisa diikuti, sehingga kita bisa menjadi contoh dan tidak terlambat,” ungkap Teguh.

Selaras dengan Astacita

Astacita, yang menjadi landasan dalam perencanaan RKPD DKI Jakarta, merupakan program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Dalam konteks ini, penting bagi DKI Jakarta untuk menciptakan harmonisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan nasional.

Indikator Kinerja Pembangunan

Teguh Setyabudi juga menyoroti indikator makro ekonomi yang menunjukkan kinerja pembangunan Jakarta semakin baik. Pada triwulan ketiga tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 4,93 persen, dengan inflasi yang tetap terjaga di angka 1,7 persen year on year. Hal ini mencerminkan bahwa ekonomi Jakarta terus tumbuh meskipun dalam kondisi yang tidak mudah.

Kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan RKPD. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta tahun 2024 tercatat sebesar 84,15, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 83,55. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, meskipun tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,21 persen.

Fokus pada Pembangunan yang Berkelanjutan

Penyusunan RKPD DKI Jakarta tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2045. Fokus utama dari pembangunan Jakarta dalam periode tersebut adalah perbaikan fundamental melalui pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar, serta penguatan landasan ekonomi.

Dalam upaya mencapai sasaran visi 2045, DKI Jakarta berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan pendapatan per kapita di setiap wilayah administrasi. Ini merupakan langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penyusunan yang Sistematis dan Terarah

Dalam penyusunan RKPD tahun 2026, Pemprov DKI mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024. Undang-undang ini mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan responsif terhadap perubahan. Selain itu, penyusunan RKPD juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen perencanaan nasional, seperti RPJMN tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, juga harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. Dengan merumuskan tantangan dan isu strategis pada lingkup global, nasional, maupun daerah, Pemprov DKI Jakarta dapat mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu ditangani dalam pembangunan.

Isu Strategis Pembangunan Jakarta 2026

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus dalam pembangunan Jakarta tahun 2026 antara lain peningkatan perekonomian produktif dan kompetitif, kecukupan infrastruktur kota, ekosistem yang berketahanan iklim, pemerintahan yang dinamis dan responsif, serta pemerataan pembangunan. Setiap isu ini harus ditangani dengan serius agar pembangunan di Jakarta dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sinergi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Teguh Setyabudi mengajak seluruh jajaran Pemprov DKI untuk bersinergi dalam menyukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 dan penyusunan RKPD tahun 2026. Sinergi ini penting agar semua pihak dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

“Provinsi DKI Jakarta adalah cerminan dan akan menjadi acuan/model bagi daerah-daerah lain,” ujar Teguh. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di DKI Jakarta tidak hanya akan berdampak pada masyarakat Jakarta, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

Kesimpulan

Penyusunan RKPD DKI Jakarta tahun 2026 yang selaras dengan Astacita adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Dengan indikator kinerja yang menunjukkan perbaikan, serta fokus pada pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan DKI Jakarta dapat menjadi model bagi daerah lain dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Melalui sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, pembangunan di DKI Jakarta dapat berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagikan:

[addtoany]